Di tengah melimpahnya kekayaan sumber daya agromaritim, lebih dari 70 ribu desa di Indonesia dari Sabang sampai Merauke masih menghadapi berbagai paradoks pembangunan. Negara dinilai belum sepenuhnya berhasil memberikan kedaulatan dan kesejahteraan bagi rakyatnya sendiri di pedesaan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Dekan Fakultas Ekologi Manusia (Fema) IPB University, Prof Sofyan Sjaf dalam Kajian Kauniyah bertajuk “Desa sebagai Titik Temu Ekologi dan Ekonomi dalam Pembangunan Berbasis Ilmu” di Masjid Al Hurriyyah IPB University, Kamis (26/2).

“Dari data Capaian Indeks Kesejahteraan Desa (IKD), didapatkan fakta bahwa banyak desa yang masih berada dalam zona menengah dan rendah. Artinya, banyak warga Indonesia di desa yang belum sejahtera,” ujarnya.

Penulis buku Involusi Republik Merdeka tersebut menjelaskan, kondisi ini disinyalir terjadi akibat kesalahan arah pembangunan yang tidak menyentuh ranah proses pemakmuran bumi. Ia menawarkan solusi tata kelola desa dengan merujuk pada prinsip-prinsip dalam Al-Quran.

“Ada dua istilah yang merujuk pada desa di dalam Al-Quran, yaitu qaryah atau komunitas sosial, dan balad yang berarti wilayah yang hidup. Jadi, desa adalah entitas moral sosial dan tidak terbatas pada geografi saja,” jelasnya.

Menurutnya, ciri desa yang ideal adalah berbasis pada solidaritas dan berorientasi pada keadilan. Desa akan sangat rentan hancur apabila terdapat ketimpangan di dalamnya.

Untuk itu, ia menekankan bahwa membangun desa yang merujuk pada Al-Quran sama dengan membangun ekologi. Alam harus dijadikan patokan. Ia adalah ayat kauniyah yang bersifat mizan atau seimbang.

“Sudahi penebangan hutan dan pembuangan sampah sembarangan. Alam jangan dirusak (fasad) dan jangan dieksploitasi secara berlebihan (israf),” terangnya. Ia juga mengingatkan pesan dalam QS An-Nahl ayat 112, bahwa sebuah negeri yang makmur bisa runtuh akibat kufur sosial.

Sebagai solusi, Prof Sofyan merumuskan tiga fondasi utama dalam membangun desa, yakni tauhid, khalifah (manusia sebagai pengelola, bukan pemilik mutlak), dan amanah. Ia juga menggarisbawahi tiga rumusan krusial yang wajib dihindari.

“Ekonomi tanpa ekologi berujung pada eksploitasi. Ekologi tanpa keadilan memicu konflik. Dan desa tanpa tata kelola akan menghasilkan ketimpangan,” tegasnya.

Melalui pendekatan tauhid dan ekologis ini, ia berharap ke depannya dapat terwujud ‘Desa Berkah’, yakni desa yang dicirikan dengan ekologi yang terjaga, distribusi ekonomi yang adil, solidaritas sosial yang kuat, serta tata kelola yang partisipatif.