KAPASITAS DAN TANTANGAN INDONESIA MENGIMPLEMENTASIKAN GLASGOW CLIMATE PACT

Bogor (11/02) – Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (SKPM) IPB kembali mengadakan Diskusi Ekologi, Kebudayaan, dan Pembangunan secara daring. Diskusi ini menghadirkan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Kemen LHK yakni Laksmi Dhewanti, MA. IPU., Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kemen LHK yakni Dr. Ir. Ruanda Agung Sugardiman, M.Sc., dan Direktur Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional, Kemen LHK yakni Dr. Wahyu Marjaka, M.Eng sebagai nara sumber, serta Dr. Soeryo Adiwibowo, MS (dosen Departemen SKPM) sebagai moderator.

Prof. Arya Hadi Dharmawan-Ketua Departemen SKPM dalam sambutannya mengatakan bahwa saat ini kita dalam kondisi iklim yang kurang baik. Disamping itu, terdapat berbagai agenda perubahan iklim yang luar biasa dan cukup dilematis bagi Indonesia. Beliau berharap dalam diskusi ini kita dapat memperoleh update informasi pasca Conference of the Parties (COP) 26 Glasgow Climate Pact dan bagaimana agenda Indonesia kedepan dalam menghadapi tantangan iklim.

Dr. Soeryo Adiwibowo mengemukakan bahwa terdapat dua hal yang perlu dicermati dalam COP 26 Glasgow Climate Pact. Pertama adalah mendorong agar global net zero dan target 1,5^oC (Paris agreement 2015) dapat dijangkau pada pertengahan abad ke-21 yakni pada tahun 2050. Oleh sebab itu, setiap negara diminta untuk membuat target baru yang lebih ambisius. Kedua adalah mempercepat penghapusan pembangkit listrik tenaga batu bara, mengurangi deforestasi hutan, mendorong penggunaan mobil listrik dan meningkatkan investasi pada sektor energi terbarukan dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca.

“…penurunan emisi gas rumah kaca (di Indonesia) dapat ditingkatkan menjadi 41% bila ada dukungan dari internasional” ujarnya.

Menyambung pendapat tersebut, Direktur Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional, Kemen LHK yakni Dr. Wahyu Marjaka, M.Eng dalam presentasinya memaparkan bahwa sampai tahun 2030 kekuatan fiskal Indonesia hanya dapat mendukung aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim hingga 34% dari total kebutuhan yang terdistribusi merata pada setiap sektor NDC (Nationally Determined Contribution). Oleh karena itu dibutuhkan strategi dan kolaborasi pembiayaan antar pemangku kepentingan.

“Regulasi nilai ekonomi karbon menjadi penting bagi Indonesia karena memberikan kontribusi bagi penanggulangan iklim berbasis pasar, menuju pemulihan ekonomi dan mendukung pembangunan berkelanjutan” tambahnya.

Sebelumnya beliau juga telah memaparkan bentuk komitmen Indonesia dalam mendorong pemulihan iklim yang dituangkan dalam dokumen The First NDC 2016 yang 5 tahun setelahnya disusul dengan dokumen Updated NDC Indonesia 2021, dokumen LTS-LCCR 2050 yang berisi visi Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dan Perpres 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon. Selain itu terdapat empat strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang terus dikembangkan, yakni kebijakan fiskal, instrumen pembiayaan yang inovatif, meningkatkan akses ke keuangan global, dan investasi swasta yang menarik.

Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Kemen LHK yakni Laksmi Dhewanti, MA. IPU. Menjelaskan bahwa dalam memperjuangkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di COP 26, Indonesia selalu menyampaikan gagasan sesuai dengan tindakan yang sudah dilakukan.

“Indonesia is leading by examples. Saat ini Indonesia dalam konteks perubahan iklim sedang dan akan terus memperkuat langkah-langkahnya” tegasnya

Selain menghimbau negara-negara parties untuk meningkatkan agendanya lebih ambisius, Glasgow Climate Pact juga mengingatkan kepada negara maju anggota annex 1 (Kyoto Agreement) untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam perubahan iklim. Selanjutnya beliau mengutip pidato Presiden Joko Widodo bahwa komitmen pendanaan dari negara-negara maju adalah game changer, jika hal tersebut tidak dilaksanakan, maka permainan (usaha mitigasi dan adaptasi perubahan iklim) tidak akan berubah. Akhirnya sebagaimana dokumen LTS-LCCR 2050 Indonesia yakin akan mencapai net zero emission pada tahun 2060 or sooner. (AK)