I.  PENGANTAR

Persoalan lingkungan hidup adalah persoalan keterpaduan lintas disiplin, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas generasi, sehingga diperlukan aturan yang komprehensif untuk memadukan semua elemen tersebut. Hingga saat ini persoalan pertentangan/perbedaan kepentingan dan persepsi antar pihak tersebut terus mengemuka sehingga harus dikelola demi terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (RUU PLH) memiliki makna penting dalam menciptakan tata pengelolaan lingkungan hidup yang baik (good environmental governance)  serta memberikan kewenangan terhadap lembaga lingkungan dalam hal: (a) Perencanaan, (b) Pemanfaatan, (c) Pengendalian, (d) Pemeliharaan, (e) Pemulihan, (f) Pemantauan, (g) Pengawasan,  dan (h) Penegakan Hukum.

RUU PLH memiliki makna yang penting mengingat lingkungan hidup di Indonesia dewasa ini pada umumnya sudah sangat kritis. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya luas wilayah dan frekwensi kejadian banjir, longsor, kekeringan, dan aneka kejadian bencana lainnya yang diakibatkan oleh manusia.

Lebih jauh lagi bencana tersebut telah merusak infrastruktur perekonomian dan mengganggu kehidupan sosial. Di wilayah perkotaan ditandai oleh semakin tingginya pencemaran udara serta semakin meluasnya wilayah perkotaan yang terpapar dengan pencemaran udara tersebut. Perkembangan kondisi tersebut tidak terlepas dari meningkatnya kerusakan sumberdaya alam maupun banyaknya industri pencemar, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi maupun perkembangan penduduk.

Memenuhi permintaan anggota DPR yang terhormat, kami menyampaikan masukan ini atas tiga bagian. Bagian pertama adalah Pengantar. Bagian Kedua mengulas beberapa Faktor Fundamental yang harus menjadi pijakan dalam penyusunan dan pembahasan RUU PLH. Berbekal ulasan faktor-faktor penting ini selanjutnya dibuat masukan spesifik pasal demi pasal dalam format Daftar Isian Masalah (DIM) (terlampir). Terakhir, dimuat beberapa ulasan penutup pada Bagian Ketiga.

II.  FAKTOR-FAKTOR FUNDAMENTAL UNTUK RUU PLH

Dari sisi kebijakan, hal-hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi peraturan-perundangan selama ini belum cukup efektif untuk mencegah maupun mengendalikan kerusakan sumberdaya alam maupun pencemaran lingkungan. Isi UUPLH saat ini (UU No 23/1997) lebih menitik beratkan pada isu pencemaran lingkungan hidup (brown issue), sedangkan pengelolaan sumberdaya alam meskipun telah diatur dalam berbagai Undang-undang, namun terbatas pada masing-masing komoditas (hutan, tambang, perkebunan), sedangkan implikasi terhadap dampak negatif kumulatif di wilayah tertentu, belum ada yang mengaturnya. Demikian pula, kelembagaan pemerintah, termasuk hubungan pusat dan daerah, belum mempunyai sinergi dan kapasitas untuk menjalankan kebijakan, baik yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam maupun pengelolaan lingkungan hidup.

Melihat situasi tersebut serta mempelajari RUU PLH yang diajukan, timbul beberapa pandangan kritis dikalangan para Dosen IPB dalam menyikapi RUU PLH ini, yakni:

  1. Sumber kerusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan    di Indonesia banyak berpangkal pada dua masalah utama, yakni masalah kelembagaan/ struktural dan lemahnya pentaatan hukum. Ada dua fakta penting yang membuktikan hal ini. Pertama, studi terbaru yang diterbitkan oleh KLH-DANIDA dan ditulis oleh Prof. Maria Sumardjono et al (2008) menyimpulkan 13 UU yang mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam (termasuk UU No 23 Tahun 1997), ternyata satu sama lain saling tumpang tindih dan tidak komplemen bahkan cenderung sebagai saling menegasikan. Temuan ini penting untuk disikapi oleh DPR. Jangan sampai UU PLH yang baru justru menambah kerumitan dan kompleksitas yang sudah ada. Kedua, hasil studi Kementerian Koordinasi Perekonomian (2007) tentang Daya Dukung Pulau Jawa yang menyimpulkan bahwa salah satu penyebab terlampauinya daya dukung Pulau Jawa adalah masalah kelembagaan. Sekitar 63 persen Perda (atau 176 Perda) yang diterbitkan oleh Gubernur, Bupati, dan Walikota se Jawa berorientasi ekstratif terhadap sumberdaya alam tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Sisanya 31 persen Perda (atau 85 Perda) berorientasi kolaboratif, dan hanya 6 persen saja (atau 17 Perda) yang berorientasi devolusi pengelolaan sumberdaya alam.
  2. Dalam RUU PLH yang baru terkandung keinginan untuk memberi mandat yang lebih luas kepada lingkup pengelolaan lingkungan. Ranah pengelolan lingkungan hidup yang semula sebatas pada urusan kebijakan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingkungan; tampak diperluas ke: i) alokasi dan fungsi ruang; dan ii) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumberdaya alam.[1]  Pasal 5, 6, 7, dan 8 Draft RUU PLH menunjukkan hal ini. Namun pasal-pasal selanjutnya tidak mengatur lebih lanjut konsekuensi meluasnya mandat pengelolaan lingkungan hidup ini.
  3. Perlu ada penataan rejim pengelolaan sumberdaya alam dan pengendalian dampak negatif kumulatif bila di dalam RUU PLH yang baru ranah pengelolaan lingkungan akan diperluas. Ranah baru ini berpotensi mengatasi masalah kelembagaan yang telah diutarakan pada butir 1 dan 2 di atas. Implementasi berbagai Undang-undang saat ini menunjukkan bahwa terdapat tumpang-tindih wilayah pengelolaan sumberdaya alam dan berakibat terjadinya kerusakan sumberdaya alam maupun pencemaran lingkungan hidup melampaui ambang batas. Hal itu menunjukkan bahwa setiap Undang-undang, dengan paradigma dan pengaturannya masing-masing, belum menjawab persoalan lingkungan hidup. Juga belum ada mandat bagi pemerintah untuk melakukan inventarisasi sumberdaya alam dan penetapan pencadangan SDA untuk mengendalikan dampak negatif kumulatif di suatu wilayah dalam waktu tertentu. Oleh karena itu, RUUPLH perlu mengakomodir kelemahan-kelemahan tersebut.
  4. Ada dua hal penting yang dalam dua dekade lebih terakhir ini cenderung tidak pernah teratasi, yakni: i) kecepatan kerusakan dan pencemaran yang melampaui kecepatan pemulihan; dan ii) langkanya kegiatan pemantauan mutu lingkungan yang dilakukan secara sistematis, reguler, terus menerus, dan berbasis data sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan dan mutu sumberdaya alam dan lingkungan bagi pemerintah dan pemerintah daerah. Mengingat hal tersebut, dalam Pasal 4 RUU PLH dipandang penting ditambahkan unsur pemulihan dan pemantauan sebagai lingkup pengelolaan lingkungan hidup. Dalam RUU PLH, pemulihan diletakkan sebagai bagian elemen pengendalian (bagian keempat dari Bab V Pengendalian, Pasal 23 dan 24) dan bukan sebagai elemen yang harus berdiri sendiri mengingat telah tingginya tingkat kerusakan dan pencemaran yang ada saat ini. Disamping itu pemulihan atas kerusakan dan pencemaran yang selama ini telah terjadi belum secara eksplisit dinyatakan untuk diatasi oleh negara dalam Pasal 23 dan 24. Dalam RUU PLH, pemantauan hanya diletakkan sebagai bagian dari kewenangan pejabat pengawas (Pasal 30).  Pemantauan terhadap mutu sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta pemantauan dampak kumulatif dalam suatu wilayah/ekosistem/bioregion, belum diatur dalam RUU PLH. Padahal elemen manajemen ini amat besar perannya dalam formulasi Rencana Pengelolaan Lingkungan pada skala nasional, provinsi, kabupaten dan kota sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7.
  5. Dipandang perlu segera dihadirkan instrumen untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam setiap  kebijakan, rencana maupun program pemerintah dan pemerintah daerah. Upaya ini tidak hanya merupakan solusi atas masalah kelembagaan amat mewarnai kerusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan di Indonesia, tetapi juga sekaligus untuk memenuhi target Millenium Development Goals (MDGs). Instrumen yang relevan dan sudah dikenal meluas untuk hal ini adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Di dalam RUU PLH, KLHS tampak hanya ditempatkan sebagai pelengkap dalam  tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pasal 40, 41, dan 42). Padahal pengendalian kerusakan sumberdaya alam maupun pencemaran lingkungan hidup tidak akan efektif apabila tidak disertai instrumen KLHS untuk mencegahnya pada tingkat kebijakan, rencana maupun program. KLHS mempertimbangkan unsur-unsur keterkaitan, keseimbangan serta keadilan; seperti keterkaitan antar daerah, keseimbangan antara unsur-unsur ekonomi, sosial dan ekologi serta keadilan bagi masyarakat sebagai penerima dampak. RUU PLH perlu memberi mandat kepada pemerintah untuk membuat Peraturan Pemerintah yang memerinci pelaksanaan KLHS tersebut. Yang menguat di dalam RUU PLH justru instrumen AMDAL. Ada 9 Pasal di dalam RUU PLH yang mengatur tentang AMDAL. Jauh lebih banyak dari pada UU PLH No 23 Tahun 1997 yang mengatur AMDAL hanya di 3 Pasal. Instrumen AMDAL memang penting tetapi tidak mampu mengatasi masalah-masalah kerusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan yang berpangkal dari masalah struktural.
  6. Sebagai konsekuensi dari perluasan lingkup pengelolaan lingkungan hidup yang tersebut pada butir 2, dipandang perlu dipertimbangkan kepastian hak-hak atas sumberdaya alam dan fungsinya bagi lingkungan hidup, termasuk hak-hak masyarakat adat dan lokal lainnya dalam akses dan kontrol terhadap sumberdaya alam. Di dalam RUU PLH tidak terdapat muatan untuk hal ini.
  7. Sebagai konsekuensi diperluasnya ranah pengelolaan lingkungan hidup, dipandang perlu diperkuat kelembagaan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengendalian dampak kumulatif maupun dalam melaksanakan perencanaan, implementasi, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup. Efektivitas pelaksanaan UUPLH nantinya juga tergantung pada tugas dan fungsi kementerian yang membidangi lingkungan hidup. Pengendalian kerusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan hidup sangat terkait dengan penetapan wilayah ekosistem sebagai unit ruang pengendalian. Dalam pelaksanaannya akan efisien apabila tugas tersebut disatukan dengan penataan ruang wilayah dan sekaligus dapat memperkuat instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang sampai saat ini sangat lemah. Hal ini sejalan dengan peran kementerian bidang lingkungan hidup yang mempunyai urusan penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4, Undang-undang No. 39/2008 tentang Kementerian Negara. Berpijak pada faktor-faktor penting yang telah diutarakan, pada Lampiran disampaikan Daftar Isian Masalah (DIM) yang bersifat memperbaiki dan memodifikasi hal-hal strategis yang termuat di dalam RUU PLH.

III.  PENUTUP

Sebagai penutup disampaikan beberapa hal pokok sebagai berikut,Pertama, RUU PLH tergolong progresif dan banyak mengundang implikasi serta tantangan baru. Namun di sisi lain RUU PLH justru tampak backward yang ditunjukkan dengan memperkuat instrumen yang cenderung bersifat reaktif seperti AMDAL. Oleh karena itu RUU PLH harus dibahas dengan cermat dan tidak tergesa-gesa. Keinginan untuk segera meloloskan RUU PLH dalam waktu dekat akan dapat mengundang persoalan baru, yakni bertambahnya masalah kelembagaan yang justru akan memicu kerusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan lebih besar pada masa mendatang.

Kedua, IPB sangat peduli terhadap persoalan lingkungan hidup karena sejalan dengan paradigma pembangunan yang telah dirumuskan IPB, yaitu “Berkedaulatan, Berkeadilan, dan Berkelanjutan”. Bersama ini pula kami sampaikan bahwa  IPB ingin memberikan masukan yang lebih lengkap dan komprehensif pada beberapa minggu mendatang. Masukan yang kami sampaikan saat ini kami pandang masih perlu dilengkapi mengingat terbatasnya waktu tersedia untuk pembahasan RUU PLH.

Bogor 15 Juli 2009
Rektor IPB,

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc

[1]
UU No 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang sudah dicabut), dan UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan ruang lingkup pengelolaan lingkungan hidup sebatas pada pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan pencemaran lingkungan.

Share this:print Masukan IPB terhadap RUU Pengelolaan Lingkungan Hidupemail Masukan IPB terhadap RUU Pengelolaan Lingkungan Hidupfacebook Masukan IPB terhadap RUU Pengelolaan Lingkungan Hidup0google Masukan IPB terhadap RUU Pengelolaan Lingkungan Hidup0stumbleupon Masukan IPB terhadap RUU Pengelolaan Lingkungan Hidup0twitter Masukan IPB terhadap RUU Pengelolaan Lingkungan Hidup0diggit Masukan IPB terhadap RUU Pengelolaan Lingkungan Hidupreddit Masukan IPB terhadap RUU Pengelolaan Lingkungan Hidup0
One Response to Masukan IPB terhadap RUU Pengelolaan Lingkungan Hidup
  1. slamat siang,
    saya dewi mahasiswa semester akhir yang sedang dalam proses penyusunan skripsi mengenai lingkungan, bisa tolong isi dan penjelasannya mengenai UU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) No. 18/2008, kalau bisa jawabannya dikirim ke alamat email saya… thanks..


[top]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *