Daya Saing Produk Ikan Terancam
Jakarta, Kompas - Pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN untuk pakan ikan menimbulkan ancaman terhadap daya saing produk perikanan budidaya.
Kebutuhan komponen pakan mencapai 60 persen dari biaya produksi ikan sehingga pengenaan PPN pakan akan mendongkrak harga jual ikan segar.
Demikian dikemukakan Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria, akhir pekan lalu. Dia diminta tanggapannya berkaitan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 8/1983 tentang PPN Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah mulai 1 April, yang memasukkan pakan ikan sebagai produk kena pajak.
Saat ini produsen pakan ikan dikuasai oleh segelintir perusahaan besar. Keterbatasan pabrik pakan menyebabkan harga pakan ikan domestik cenderung tinggi. Harga produk pakan ikan Indonesia lebih mahal Rp 300-Rp 500 per kilogram dibandingkan dengan Vietnam.
”Harga pakan yang semakin mahal pada akhirnya memberatkan pembudidaya ikan. Dibutuhkan upaya serius pemerintah untuk membangkitkan sentra produksi pakan ikan di tingkat masyarakat,” ujarnya.
Investasi pabrik pakan
Arif menambahkan, pemerintah harus segera mendorong investasi pabrik pakan ikan agar produsen semakin banyak dan harga pakan ikan bisa ditekan.
Investasi pakan perlu diarahkan ke skala usaha kecil dan menengah pada sentra-sentra produksi perikanan budidaya.
Hal senada dikemukakan Kepala Riset Pusat Kajian Sumber Daya Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana.
Penurunan biaya produksi perikanan di tingkat masyarakat perlu diwujudkan dengan pembentukan rumah-rumah pakan ikan yang dikelola oleh kelompok pembudidaya ikan dengan memanfaatkan bahan baku lokal.
”Pembentukan rumah pakan dengan bahan baku lokal mendorong pembudidaya untuk tidak lagi bergantung pada pakan pabrik yang harganya mahal dan jauh dari jangkauan mereka,” ujar Suhana.
Kebutuhan bahan baku
Sementara itu, Ketua Divisi Pakan Ikan dan Udang Akuakultur Asosiasi Produsen Pakan Indonesia Denny D Indradjaja, beberapa waktu lalu, menyebutkan bahwa mahalnya harga pakan ikan dan udang nasional dipicu oleh kebutuhan bahan baku impor yang tinggi.
Impor tepung ikan untuk bahan baku pakan 50.000-60.000 ton per tahun atau sekitar 50 persen dari kebutuhan.
Adapun bungkil kedelai semuanya diimpor. Produsen pakan ikan terbesar di dunia saat ini adalah China, sedangkan di tingkat ASEAN didominasi oleh Thailand. (LKT)
Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/05/04061732/daya.saing.produk.ikan.teranca
BEM EXPO “CIRCUS”
Koridor FEMA lagi lagi ramai. BEM EXPO yang diadakan oleh Kementrian Komunikasi dan Informasi BEM KM ini memang menyedot perhatian mahasiswa-mahasiswi IPB yang lagi seliweran di korfema khususnya. BEM EXPO ini sendiri berlangsung dari tanggal 15-19 Maret 2010.
Bukan Cuma BEM FEMA yang turut berkontribusi, seluruh BEM yang ada di IPB juga ikutan, mulai dari BEM A sampai BEM I, gak ketinggalan juga BEM TPB dan BEM Diploma. Jadi kebayang kan tuh gimana rame dan seru nyaaa.
D
i BEM EXPO ini, masing-masing masing BEM berlomba lomba buat ngehias stand nya semenarik mungkin. Selain karena tema yg di usung yaitu CIRCUS, BEM EXPO ini memang seru banget. Di lihat dari dekorasi yang sangat meriah. Di tambah lagi games games seru yang di adain disana buat para pengunjung. Doorprize nya juga gak tanggung-tanggung loooh, handphone!! Peserta cuma di suruh ngumpulin stampel dari sluruh BEM trus di undi deeeh, selain itu masih banyak juga games yang lain misal nya panahan, dll. Yang pasti emang seru-seru.
Nah, BEM FEMA sendiri gak mau ketinggalan buat ngehias stand. Karena Circus, Tema yang di ambil BEM FEMA yaitu Ramalan Ekologi. BEM FEMA menghadirkan berbagai macam isu-isu ekologi yang bakal terjadi nantinya jika kita nggak ngerawat bumi. Jadi sekalian bisa kasih info biar kita peduli lingkungan. Selain info itu juga BEM FEMA ngasih game barupa kartu tarot, di dalam kartu juga ada info-info yang menarik banget seputar ekologi. Itu sebabnya nggak nyesel deh udah mampir sekedar ikutan games atau ngisi kritik dan saran di pohon ekologinya. 
Hari Batik FEMA
AYO PAKAI BATIK : Siapa bilang pakai baju batik sudah ketinggalan zaman?kenyataannya kini baju batik makin digandrungi dan disenangi para kalangan..dengan motifnya yang bermacam-macam kain batik bisa disulap menjadi rupa-rupa bentuk…misalnya saja baju batik,selendang batik,sarung batik dsb..namun,,batik yang menjadi pusaka dan kebanggaan INdonesia harus tetap dilestarikan oleh kita sebagai warga negara Indonesia…untuk itu BEM FEMA bekerja sama dengan FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA menetapkan hari rabu sebagai hari batik FEMA. Hal ini dilakukan sebagai bentuk bukti nyata dan cinta kita terhadap batik…dan sebagai bentuk pelestariaan batik di Indonesia…Maka dari itu,,,mari kita bersama-sama menggunakan batik pada hari rabu…ingat-ingat ya jangan sampai lupa..Ayo kita pakai batik bersama!!
ACFTA, Kado Pahit di Awal Tahun
Liputan6.com, Jakarta: Tahun Baru tentu dengan harapan-harapan baru. Tapi, tak demikian dengan kalangan pengusaha, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM). Pemberlakukan perdagangan bebas yang disebut ASEAN-China Free Trade Agreement atau ACFTA yang dimulai per 1 Januari 2010 seolah bagaikan kado pahit bagi mereka.
Penerapan ACFTA dikhawatirkan bakal menghancurkan industri nasional. Sebab, tarif bea masuk barang-barang dari Cina ke ASEAN, khususnya Indonesia menjadi nol persen. “Kondisi itu, akan mengancam industri kita karena produk Cina yang terkenal murah akan menjadi saingan terberat produk kita,” kata pengamat ekonomi Faisal Basri.
Tak hanya itu. Penerapan ACFTA juga akan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. “Seperempat dari 30 juta tenaga kerja akan kehilangan lapangan kerja, yaitu 7,5 juta pekerja,” ujar Djimanto, ketua Asosiasi Penguasa Indonesia.
Faisal sempat meminta DPR agar mengajukan hak angket atas penerapan ACFTA. Menurut dia, nilai kerugian pemberlakuan ACFTA bisa mencapai lebih dari Rp 6 triliun, alias lebih besar dari kasus Bank Century. Pasalnya jelas, ratusan ribu pegawai terancam tidak bekerja. “Harusnya yang seperti ini (ACFTA), yang dijadikan hak angket. Jangan hanya Century,” ucap Faisal, dalam seminar Kebijakan ACFTA di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Permintaan tersebut direspons DPR. “Kalau ini (ACFTA) akan mempengaruhi sistem perekonomian dan kepentingan nasional tak bisa dilindungi, kita (DPR) akan mengarah ke situ (penggunaan hak angket),” jelas Mukhamad Misbakhun, anggota Komisi VI DPR.
Menurut Faisal, Indonesia belum siap menghadapi perdagangan bebas karena memiliki daya saing yang rendah. Berdasarkan catatan International Institute for Managemenet Development dalam World Competitiveness Yearbook 2006-2008, daya Indonesia merosot ke peringkat 52 dari 55 negara. Bahkan, versi World Economic Forum menyebutkan daya saing Indonesia berada di peringkat 54, lebih rendah dari Singapura, Malaysia, dan Thailand. “Bagaimana mau bersaing, kalau daya saing kita saja menempati posisi nomer dua dari belakang,” ujar Faisal.
Sri Adiningsih menyarankan pemerintah menegosiasi ulang kesepakatan perdagangan bebas, terutama untuk sektor-sektor yang belum siap. Di sisi lain, tambah Kepala Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gadjah Mada itu, pemerintah harus menyiapkan industri domestik agar bisa lebih kompetitif dengan produk Cina. Termasuk di antaranya, Sri menambahkan, memberikan kemudahan dalam bentuk pendanaan atau lainnya.
Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengakui banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah guna meningkatkan daya saing industri nasional. Ia juga mengakui banyak industri—terutama industri tekstil serta produk tekstil—terancam dengan penerapan ACFTA. “Terus terang saja (bersaing) dengan Cina kita ragu, khususnya di sektor produksi tekstil. Sekarang saja produksi tekstil kita sudah kalah bersaing,” kata Hidayat.
Ketidaksiapan itu, Hidayat menggambarkan, dapat dilihat dari merosotnya kinerja industri nasional. Hingga Juli 2009, nilai ekspor industri tekstil sudah merosot sekitar US$ 520 juta. Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia turut menjerit. Sejak 2000, ketika bea masuk masih diberlakukan, industri baja Indonesia terus mengalami defisit perdagangan karena kalah bersaing dengan produk impor. Defisit ini dipastikan membengkak, jika bea masuk jadi nol persen.
Lebih Murah
Membanjirnya barang-barang impor dari Cina menggembirakan bagi para konsumen. Kenapa? Selain menambah pilihan harganya juga terjangkau. Soal kualitas?Mungkin jadi pertimbangan kedua. Tengok saja di Pasar Pagi Mangga Dua, Jakarta Barat, serta Pasar Tanahabang, Jakarta Pusat. Sepatu, tas, pakaian, atau kain asal Cina bisa ditemui di sana.
Lantas, bagaimana produk Cina bisa lebih murah? Menurut Ketua Asosiasi Pemasok Garmen dan Aksesori Indonesia Poppy Susanti Dharsono, murahnya produk Cina karena didukung kebijakan pembiayaan perbankan. Pengusaha di Cina, kata Poppy, bisa mendapatkan kredit dengan bunga cuma tiga persen setahun. Di Indonesia, meski sudah negosiasi, pengusaha menengah besar mendapatkan kredit dengan bunga 12 persen. Pengusaha menengah kecil justru lebih besar, 15 persen. “Saya juga tidak tahu, mengapa justru semakin kecil usahanya bukan dibantu malah mendapat bunga kredit lebih besar,” ucap Poppy.
Selain itu, Pemerintah Cina berusaha menempatkan diri sebagai pelayan dengan menyediakan segala kebutuhan yang diperlukan industri. Mulai dari pengurusan izin usaha yang diproses dengan mudah dan cepat. Tidak ketinggalan infrastruktur penunjang guna memacu ekspor, seperti jalan raya, pelabuhan angkut, dan ketersediaan tenaga listrik.
Di Cina, hingga 2007, jarak jalan raya untuk lalu lintas yang telah dibuka totalnya mencapai 3,57 juta kilometer. Sedangkan untuk pelabuhan, Cina setidaknya memiliki 3.800 pelabuhan angkut, 300 di antaranya dapat menerima kapal berkapasitas 10.000 megaton. Soal listrik, pada tahun lalu, Cina kabarnya bakal mengoperasikan PLTA terbesar di dunia yang mampu menghasilkan tenaga listrik sebesar 84,7 triliun Kwh.
Sementara di Indonesia, panjang jalan raya pada 2007 hanya sekitar 34.000 kilometer. Dari angka itu, 28 persen di antaranya dinyatakan sangat baik dan lebih dari 50 persen layak. Selebihnya, dalam keadaan rusak. Ditambah lagi operasional jalan, harga bahan bakar minyak yang mahal. Belum lagi listrik yang “byar-pet” menjadi fenomena tersendiri di negeri ini.
Dari sisi produktivitas, kata Poppy, satu produk di Indonesia membutuhkan tiga tenaga kerja dibanding Cina. Soal sumber daya manusia, Cina memang tak tanggung-tanggung. Sejak 1990-an, Cina telah mengirimkan ribuan tenaga muda terbaiknya untuk belajar ke beberapa universitas terbaik di Amerika Serikat, seperti Harvard, Stanford, dan Massachusetts Institute of Technology, kampusnya para unggulan di Negeri Paman Sam.
Tak hanya itu, Pemerintah Cina juga membujuk para sarjana yang berada di luar negeri serta profesional, terutama yang sedang dan pernah bekerja di pusat-pusat riset di bidang teknologi di seluruh dunia, agar mau pulang kampung. Mereka ditawari untuk membuka perusahaan baru di Cina. Tentu saja bujukan itu dilakukan dengan iming-iming kemudahan serta fasilitas untuk memulai usaha, seperti insentif pajak, kemudahan dalam perizinan, dan suntikan modal. Hal yang tentu kurang atau mungkin sama sekali, belum dilakukan pemerintah Indonesia.(EPN/dari berbagai sumber)
Sumber: http://berita.liputan6.com/mendalam/201001/258439/ACFTA.Kado.Pahit.di.Awal.Tahun
Wapres Umumkan Perusahaan Paling Mencemari Lingkungan
Kamis, 15 Oktober 2009 | 22:48 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengumumkan daftar perusahaan yang masuk dalam kategori paling mencemari lingkungan, yaitu perusahaan yang mendapat peringkat Hitam dalam daftar hasil pemeringkatan yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dalam program Proper.
“Mana yang kategori Hitam, atau paling jelek supaya orang terdorong untuk memperbaiki. Umumkan saja,” kata Wapres M Jusuf Kalla pada acara penyerahan penghargaan Proper di Jakarta, Kamis (15/10) malam.
Mendengar permintaan Wapres tersebut, seorang panitia naik ke panggung dan menyerahkan daftar perusahaan kategori Hitam sebagaimana yang diminta Wapres.
“Oke saya bacakan yang hitam, ah ini dia. Daftar hitam pertama PT Pertamina Golden Spike di Muara Enim,” kata Wapres sambil tersenyum.
Selanjutnya Wapres juga membacakan perusahaan lainnya yang masuk kategori Hitam, antara lain PT Platinum Keramik Industri, PT Kertas Basuki Rahman, dan PTP Pabrik Gula.
“Nah yang ini berbahaya, harus saya umumkan, PT Ultra Jaya Milk Industri. Pabrik susu, tapi malah hitam,” kata Wapres.
Lebih lanjut Wapres mengatakan, jika industri makanan masuk dalam kategori Hitam tentu sangat berbahaya karena produknya berupa makanan yang akan dikonsumsi masyarakat.
“Kalau industri makanan kita hitam, berapa kemungkinan orang disentri, keracunan dan sebagai,” kata Wapres dengan serius.
Pada kesempatan itu, Wapres minta agar pada tahun mendatang diumumkan juga perusahaan-perusahaan kategori Hitam atau pencemar lingkungan.
Sebelumnya telah diumumkan penghargaan kepada perusahaan yang mendapat kategori Emas dan Hijau. Untuk kategori Emas jatuh pada satu perusahaan, yakni PT Indo Cement Tunggal Perkasa Citeureup. Sementara untuk kategori Hijau terdapat 41 perusahaan.
Sebanyak 41 perusahaan kategori Hijau yang diumumkan antara lain PT Adaro, PT Arutmin, PT Persora Kaltim Prima Cool, Aneka Tambang Pongkor, PT Newmont Nusa Tenggara, dan Chevron.
Dalam acara tersebut juga dimeriahkan pembacaan puisi oleh Taufik Ismail yang berjudul “Kerja besar dan berat kini menanti”. Selain itu juga dimeriahkan penampilan Ebiet G Ade dan Bimbo.
KELEMBAGAAN KEMAHASISWAAN IPB MENUJU WORLD CLASS UNIVERSITY
Peran kelembagaan mahasiswa di setiap perguruan tinggi menjadi sangat penting seiring dengan visi dan misi dari universitas terkait menuju world class university. Visi dan misi universitas tersebut harus didukung dengan visi dan misi kelembagaan yang terdapat di dalamnya, agar saling melengkapi dan menunjang keberhasilan suatu program yang telah dicanangkan. Peran mahasiswa dan stakeholders (Rektorat, Dekanat, Civitas akademika, dan mitra kerja) lainnya pun tidak kalah pentingnya dalam upaya melaksanakan misi dari kelembagaan dan universitas terkait.
Institut Pertanian Bogor yang saat ini telah mencatatkan namanya dalam peringkat 500 besar perguruan tinggi sedunia sedang terus menggodok kinerja serta efektivitas dari keseluruhan kelembagaan yang ada didalamnya. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan popularitas IPB guna terus mendobrak peringkat mereka sebagai perguruan tinggi berkualitas di dunia.
Kelembagaan kemahasiswaan sebagai salah satu stakeholders sekaligus sarana pencapaian visi universitas menjadi world class university memegang peranan yang sangat penting. Hal ini terkait dengan program-program kerja yang dilaksanakan berupaya untuk meningkatkan kualitas universitas terkait. Kelembagaan kemahasiswaan yang terdapat di IPB kurang lebih berjumlah 50an yang terdiri dari BEM, DPM, HIMPRO, UKM, LDK/F, serta BSO menjadi sumber peningkatan kualitas bagi IPB jika terkelola dengan baik. Salah satu indikator kelembagaan yang terkelola dengan baik adalah jika kita melihat website yang dimilikinya. Mengapa harus website?Karena jika kelembagaan yang sering mengupdate beritanya serta dikunjungi oleh banyak orang maka dengan otomatis akan meningkatkan popularitas dari IPB (dengan syarat alamat websitenya ipb.ac.id).
Kreativitas dan kesungguhan dari tiap-tiap kelembagaan menjadi kata kunci yang cukup sulit dipegang dalam mengembangkan websitenya masing-masing. Hal ini terkait dengan animo mahasiswa sekarang yang lebih cenderung mengunjungi situs pertemanan yang sedang popular (facebook) serta kemauan yang cukup rendah dalam menulis dan mengupdate berita terkini. Oleh karena itu tiap-tiap kelembagaan kemahasiswaan harus berpikir kreatif guna menyajikan banyak manfaat bagi mahasiswa maupun khalayak umum yang ingin berkunjung ke websitenya. Terkadang, harus terdapat sedikit kebijakan yang sedikit ‘memaksa’ mahasiswa untuk berkunjung ke website IPB. Misalnya seperti yang dilaksanakan oleh BEM FEMA ketika Masa Perkenalan Fakultas (MPF) 2009 kemarin. Panitia berinisiatif untuk menyediakan segala jenis informasi terkait tugas-tugas serta kebutuhan MPF didalam website BEM FEMA (fema.ipb.ac.id/bem). Sehingga setiap mahasiswa baru peserta MPF, harus mengunjungi website tersebut, dengan mendaftarkan namanya terlebih dahulu dan menjawab beberapa pertanyaan terkait fakultas, kemudian baru mendapatkan semua informasi terkait MPF.
(Oleh: Adji Satrio Utomo-Ketua BEM FEMA 2009)
Kegagalan BOS versi ICW
BOGOR–BEM FEMA. Wajah penyelenggaraan pendidikan di Indonesia belum menunjukkan perbaikan seperti yang diharapkan. Depdiknas melalui program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) memberikan peluang untuk terciptanya sekolah gratis. Tapi dibalik itu semua, ICW menilai program BOS telah mengalami kegagalan, seperti yang diberitakan oleh Kompas di bawah ini:
JAKARTA, KOMPAS.com – Program Bantuan Operasional Sekolah muncul akibat adanya Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak pada Maret 2005 sebesar Rp. 6,2 triliun. Awalnya, Depdiknas mengusulkannya sebagai beasiswa bagi 9,6 juta peserta didik di semua jenjang sekolah.
Akan tetapi, dalam perkembangannya program BOS mengalami beberapa kali perubahan, terutama berkaitan dengan alokasi dana. Pada 2006, unit cost/murid tetap, Depdiknas menambah alokasi untuk BOS buku sebesar Rp20 ribu/muridtahun.
Setahun kemudian, pada 2007, unit cost/murid bertambah. BOS untuk SD sebesar Rp19 ribu, dan SMP sebesar Rp30 ribu. Begitu pula BOS buku, menjadi Rp22 ribu/murid/tahun. Tapi 2008, porsi BOS justru berkurang, terutama BOS buku menjadi Rp11 ribu/murid/tahun.
Pada 2009, menjelang Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo menanggalkan jabatannya dan memasuki musim pemilihan legislatif dan eksekutif, Depdiknas mengumumkan penambahan dua kali lipat dana BOS.
Pada tingkat SD rata-rata sebesar Rp145 ribu/murid/tahun dan SMP sebesar Rp216 ribu/murid/tahun. Depdiknas pun membuat dan menayangkan iklan sangat gencar hampir di semua media massa yang menyatakan bahwa sekolah pada tingkat dasar telah gratis.
Empat Penyebab
Sudah empat tahun program BOS digulirkan. Tetapi, tujuannya menghilangkan hambatan bagi warga untuk mendapat pelayanan pendidikan,– paling tidak pada tingkat SD dan SMP atau sederajat, masih belum juga tercapai.
Penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) selama tahun 2006-2008 memperlihatkan, bahwa sekolah masih membebani orang tua dengan beragam biaya, mulai dari proses penerimaan murid hingga kelulusan.
Malah, menurut Ade Irawan dari Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, tren beban biaya pendidikan yang ditanggung orang tua murid kini semakin bertambah di tengah kenaikan anggaran untuk sektor pendidikan dan adanya dana bantuan operasional sekolah. Pada 2005, total rata-rata biaya sekolah yang dikeluarkan oleh orang tua pada tingkat SD sebesar Rp3,5 juta/tahun dan meningkat menjadi Rp4,7 juta/tahun pada 2008.
Ada beberapa faktor penyebab kegagalan program BOS dalam mencapai tujuannya. Pertama, kara Ade, minimnya alokasi anggaran. Walau Depdiknas menambah alokasi dana BOS menjadi Rp400 ribu/murid/tahun untuk tingkat SD/sederajat dan Rp575 ribu/murid/tahun untuk tingkat SMP/sederajat, jumlah itu masih jauh dari kebutuhan untuk menyediakan sekolah gratis.
Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas untuk mencapai tujuan program BOS, dana yang mestinya disediakan oleh pemerintah pada tingkat SD/Sederajat adalah Rp1,8 juta/murid/ tahun, sedangkan tingkat SMP/sederajat sebesar Rp2,7 juta/murid/tahun.
“Kedua sama rata alokasi dana BOS, di mana Depdiknas mengasumsikan kondisi dan kebutuhan sekolah di Indonesia sama,” kata Ade, Rabu (2/9) pekan lalu.
Karenanya, lanjut Ade, alokasi dana BOS pun dibuat sama rata. Memang, pada 2009 dibuat perbedaan antara sekolah di wilayah kabupaten dan kota. Akan tetapi dasar penghitungannya tidak jelas yang tergambar dari kecilnya perbedaan alokasi antara sekolah di kebupaten dan kota.
“Ketiga adalah korupsi sistemik. Bahwa, walaupun alokasi dana BOS sangat kecil dan tidak memadai untuk merealisasikan sekolah gratis, tapi masih tetap dikorupsi terutama pada tingkat sekolah dan dinas pendidikan,” ujarnya.
Relasi yang timpang pada tingkat sekolah, kata Ade, terutama lemahnya posisi tawar guru dan orang tua ketika berhadapan dengan kepala sekolah. Sebaliknya, lemahnya posisi kepala sekolah ketika berhadapan dengan dinas juga menyebabkan mudahnya dana BOS dikorupsi.